TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI TERHADAP PENGGELEDAHAN DALAM KEADAAN MENDESAK

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggeledahan merupakan tindakan pada tahap penyidikan guna mencari barang bukti dalam hal membuat suatu perkara menjadi terang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh negara direpresentasikan pada aparat penegak hukum (jaksa, penyidik, hakim, dan advokat) karena hal itu penyidik dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Hal ini telah diatur pada KUHAP, Undang-Undang, dan Perkapolri tentang tata cara dan batas-batas dalam melakukan penggeledahan. Walau hukum pidana dikenal sebagai hukum yang keras dan memaksa, akan tetapi dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam hal nyawa, harta benda, dan kehormatan. Pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penggeledahan dan Hak privasi masih ada irelevansi satu sama lain. Disatu sisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia membenarkan apa yang dilakukan oleh Bripda Ambarita, akan tetapi disisi lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan batasan kepada aparat untuk melakukan tindakan pencegahan ataupun penegakan hukum. Pemeriksaan yang dilakukan kepolisian yang disertai dengan kekerasan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti penting yaitu pengakuan tersangka (inquisitoir). Hal ini dapat menyulitkan penyidik dalam melakukan penegakan hukum untuk mencapai tujuan ketertiban dalam masyarakat. Perbuatan yang dilakukan kepolisian dengan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan jahat telah bertentangan dengan norma dan aturan. Walaupun kepolisian melakukan dengan tidak melakukan etika profesi kepolisian yaitu dilakukan dengan cara sopan dan tidak melakukan degrading (merendahkan) harkat martabat seseorang, akan tetapi tujuan kepolisian pada saat itu melakukan patrol untuk melakukan pencegahan. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan patrol hanya dapat melakukan pemeriksaan dan bukan penggeledahan. Pemeriksaan hanya sebatas memeriksa barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan berdasarkan laporan dan untuk melakukan hal tersebut harus disertai dengan administrasi surat tugas yang diperlihatkan kepada orang yang akan diperiksa.