TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA KENDARI

Authors

  • Wahyu Prianto Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

DOI:

https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.56

Keywords:

Pelayanan Publik, Dinas DPM-PTSP, Peizinan

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, bagaimana persfektif hukum dalam melihat pelayanan public yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari, Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan memperoleh data melalui penelusuran yang sudah doleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan peraturan perudang-undang, dan nilai hukum yang berbasis keadilan dalam Pelayanan Publik yang dilakukan oleh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu Kondisi pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publiktersbut terkai  Dalam Penerbitan izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusunya bidang perizinan Pemerintah Kota Kendari, Dari hasil anlisa mendalam maka dapat disimpulkan bahwa ada bentuk-bentuk diskriminasi dalam pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusunya bidang perizinan Pemerintah Kota Kendari.

References

Buku :

Moenir, 2012, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta..

Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyudi Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.

Natsir , 2016, Pemenuhan Persamaan Perlakuan Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kendari

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari

Peraturan Walikota Kendari Nomor : 1547 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Kota Kendari

Downloads

Published

2023-08-18

How to Cite

Wahyu Prianto. (2023). TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA KENDARI. Lakidende Law Review, 2(2), 465–472. https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.56