TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA KENDARI
DOI:
https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.56Keywords:
Pelayanan Publik, Dinas DPM-PTSP, PeizinanAbstract
Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, bagaimana persfektif hukum dalam melihat pelayanan public yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari, Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan memperoleh data melalui penelusuran yang sudah doleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan peraturan perudang-undang, dan nilai hukum yang berbasis keadilan dalam Pelayanan Publik yang dilakukan oleh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu Kondisi pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publiktersbut terkai Dalam Penerbitan izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusunya bidang perizinan Pemerintah Kota Kendari, Dari hasil anlisa mendalam maka dapat disimpulkan bahwa ada bentuk-bentuk diskriminasi dalam pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusunya bidang perizinan Pemerintah Kota Kendari.
References
Buku :
Moenir, 2012, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta..
Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Wahyudi Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
Natsir , 2016, Pemenuhan Persamaan Perlakuan Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kendari
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari
Peraturan Walikota Kendari Nomor : 1547 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Kota Kendari
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Wahyu Prianto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.