Lakidende Law Review

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK HUKUM PERTANAHAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN MASYARAKAT

Sabri Guntur — Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 +0000

Konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal merupakan permasalahan agraria yang kompleks dan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan ini umumnya dipicu oleh tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan batas hak atas tanah, dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atau lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggulangi konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan-bahan hukum yang meliputi, Peraturan perundang-undangan (statute approach), Pendapat para ahli hukum (doctrinal approach), dan Konsep hukum (conceptual approach). Adapun pendekatan yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai mediator atau pihak yang menenggahi para pihak yang berkonflik, yaitu masyarakat dan perusahaan. Sebagai mediator tentunya pemerintah daerah mesti bertindak secara obyektif, adil dan bijaksana demi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum pada daerah tersebut. Oleh karena itu, penguatan regulasi daerah dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi kunci dalam menciptakan penyelesaian konflik yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

KEJAHATAN PERJUDIAN DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA

Sofyan Rauf, Jabaruddin, Karmila, I Nyoman Triana Suskendar — Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 +0000

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian dalam permainan sepak bola yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor memperoleh keuntungan yang besar dan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan perjudian sepak bola dan dan Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian dalam permainan sepak bola yaitu dilakukan dengan cara Upaya pemberian pendidikan pada masyarakat yaitu memberikan pendidikan non formal pada masyarakat, Upaya pemberian pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu pemberian pelayanan secara prefesional kepada masyarakat yang memerlukan dan Upaya pengembangan lingkungan atau wilayah secara terpadu yaitu upaya kepolisian Polresta Kendari dalam pengembangan suatu lingkungan wilayah dengan seluruh isinya di dalam pergaulan hidup masyarakat.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT DAN AKTA WARIS DI KABUPATEN KONAWE

Abdul Mutalib Saranani, Rahmanuddin Tomalili — Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Dan Akta Waris Di Kabupaten Konawe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta wasiat dan akta waris serta sejauh mana akta tersebut memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris di Kabupaten Konawe. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewenangan membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks pewarisan, notaris berperan penting dalam menyusun kehendak terakhir seseorang melalui akta wasiat, dan menetapkan ahli waris melalui akta waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara dengan notaris dan pihak terkait di Kabupaten Konawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sangat sentral dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum terhadap proses pewarisan. Namun demikian, ditemukan kendala seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan dokumen pendukung, serta kecenderungan masyarakat untuk lebih mengandalkan surat keterangan dari aparat desa ketimbang akta otentik dari notaris. Kesimpulannya, keberadaan akta wasiat dan akta waris yang dibuat oleh notaris sangat penting untuk mencegah sengketa, menjamin kejelasan hak, serta mempermudah proses administratif bagi ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum masyarakat dan perluasan akses layanan kenotariatan agar peran notaris dapat lebih optimal di daerah.

PERBANDINGAN KEWENANGAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA

Fibran, Hasjad — Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 +0000

Pemerintahan desa memainkan peranan penting dalam menerapkan otonomi di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia metode penelitian ini mengunakan metode pustaka. Metode ini sangat cocok dan efektif untuk mengeksplorasi serta menganalisis perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan, meneliti, dan mengevaluasi berbagai sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal akademis, undang-undang, serta dokumen terkait lainnya. Selanjutnya, untuk analisis data, digunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang- undang, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kewenangan kepada desa. Namun, implementasinya beragam antar wilayah, terutama disebabkan oleh komitmen pemerintah daerah dalam mendukung otonomi desa. Pembagian sumber daya dan pendanaan juga menjadi perbedaan penting antar wilayah, yang berdampak pada kemampuan desa untuk melaksanakan program-program pembangunan. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat setempat sangat berpengaruh terhadap efektivitas kekuasaan desa. Keterlibatan ini bervariasi tergantung pada aspek-aspek seperti pendidikan, kultur, akses, dukungan dari pemerintah, serta dinamika politik yang ada. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi biasanya berkontribusi pada peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

ANALISIS PERAN DESA DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Divia Salsabila, Hasjad — Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 +0000

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, Budaya dan agama, selain itu Indonesia uga identik dengan Pemerintahannya mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, Dan desa/kelurahan Berbicara tentang pemerintahan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konteks desentralisasi Membahas tentang desentralisasi desa memiliki peran penting Karena desa dapat menadi pusat layanan masyarakat, Pengambilan keputusan lokal, Pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat, Adapun tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi desentralisasi Di desa antaranya keterbatasan keterbatasan sumber daya, Keterampilan dan kapasitas, Serta koordinasi dan sinkronisasi. Desentralisasi sangat penting untuk kemauan Daerah karena dapat meningkatkan akuntabilitas Dan efisiensi pemerintahan selain itu uga Masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi Kinera pemerintah desa dalam artian Transparansi untuk mewuudkan pemerintahan Yang bersih dan bermartabat (good governance).

MEKANISME PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI ATAS HAK PREROGATIF PRESIDEN

Hasim Hartono — Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 +0000

Mekanisme Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Atas Hak Prerogatif Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemberian grasi, amnesti dan abolisi oleh presiden yang memiliki hak istimewa yang melekat sebagai kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi, amnesti, dan abolisi menjelaskan bagaimana presiden memiliki wewenang istimewa untuk memberikan pengampunan hukum berdasarkan Pasal 14 UUD 1945. Hak ini menganalisis dasar hukum, prosedur, kriteria, dan dampak sosial serta politik dari masing-masing jenis pengampunan ini, dengan menekankan pentingnya pertimbangan DPR untuk amnesti dan abolisi, serta pertimbangan MA untuk grasi.