KEDUDUKAN LEGITIME PORTIE DALAM HUKUM WARIS PERDATA
DOI:
https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.53Keywords:
Legitime Portie, Hukum Waris, PerdataAbstract
Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (legitime portie). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitime portie mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat wasiat. Setelah didapat hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak.
References
Amanat, Anisitus. 2001. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
Asri, Benyamin. Asri, Thabrani. 1998. Dasar-dasar Hukum Waris Barat (suatu pembahasan Teori dan Praktek. Bandung: Tarsito.
Ahlan Sjarif Surani, 1982. Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek, Jakarta: Ghalia Indoneisa
Asri Benjamin dan Asri Thabrani. 1988. Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek).
Andhasasmitha Komar. 1987. Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata. Ikatan Notaris Indonesia: Jawa Barat.
Hartono Soerjopratiknjo, 1984, Hukum Waris Testamenter, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Subekti, R,2002. Hukum Keluarga Dan Hukum Waris. Jakarta: Intermasa.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 1992 Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio. Cetakan 25, Jakarta Praditya Paramitha.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.