AKTA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA PERKAWINAN

Abstract

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Perlindungan hukum terhadap harta jika berdasarkan pada akta perjanjian kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan guna melindungi hal-hal apa saja yang menjadi kehendak kedua belah pihak disepakati dalam akta perjanjian kawin. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menentukan bahwa: Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan hukum yang berlaku. Dimana perjanjian perkawinan merupakan Undang-Undang bagi para pihak, sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.